Strategi Membangun Bisnis Skala Kecil Menengah

Selain pendidikan, usaha kemitraan salah satu strategi membangun bisnis kecil menengah ialah melalui kemitraan. Pengalaman menunjukkan betapa lemahnya kemampuan tim penyuluh sebagai pembina pengusaha kecil menengah.

Mereka gagal menangkap aspirasi para pengusaha, dan meneliti kelayakan bisnis yang dibiayai dengan kredit. Selain itu banyak program pemerintah yangjustru rapuh di mata rantai terakhir bisnis, yakni aspek pemasaran.

Secara teoritis para pengambil kebijakan memahami kelemahan tersebut. Namun demi dorongan kepentingan politik, lahirlah jalan pintas kredit dengan pendekatan massal.

Padahal mestinya kelemahan aspek kehidupan bisnis diatasi sebelum suatu unit bisnis dinyatakan layak mendapat kredit. Aspek kehidupan bisnis itu meliputi aspek teknis, manajemen, administrasi, keuangan, pemasaran, dan pengembangan network.

Peranan Pengusaha Inti

Melibatkan pengusaha inti (yang memiliki pengalaman dan peluang pasar) mengurangi risiko kesulitan dan kegagalan. Terutama di aspek pemasaran hasil produksi.

Pengusaha inti tidak hanya berperan menjual produk mitra plasma atau afiliasi saja, tetapi juga interface antara pebisnis kecil dan menengah dengan pemerintah. Seringkali komunikasi antara swasta dan swasta lebih terbuka ketimbang dengan pemerintah.

Berbagai bentuk kemitraan bisa diciptakan sesuai dengan komoditas, produk, tingkat kecanggihan, budaya, dan kenyamanan bisnis.

Program pemberdayaan pengusaha juga memerlukan bantuan institusi penunjang. Setidaknya dibutuhkan 4 institusi yaitu penasehat, perbankan, modal ventura, dan asuransi kredit.

Selama ini konsultan bisnis di Indonesia kebanyakan hanya bekerja untuk keperluan korporasi. Oleh karena itu perlu diciptakan penasehat bisnis kecil menengah yang membantu para pengusaha itu.

Perbankan sangat membantu kelangsungan bisnis para pengusaha. Saat ini institusi itu bekerja atas dasar kemampuan dana sendiri. Peran pemerintah hanya terbatas pada pemberian subsidi bunga atau bentuk bantuan tidak langsung lainnya.

Untuk membantu pebisnis mikro yang belum memperoleh skema kredit komersial harus disediakan anggaran dari APBN. Bukan dalam bentuk likuiditas untuk perkreditan tetapi bentuk jaminan risiko dan subsidi bunga.

Dengan menerapkan mekanisme incentive dan disencentive (penalti), pemerintah bisa memanfaatkan perbankan. Di pihak lain, pebisnis mikro yang diajari berhubungan dengan perbankan bisa memetik manfaat kelak ketika mereka tumbuh menjadi pebisnis kecil.

Kebijaksanaan portofolio perkreditan, yakni setiap entitas bisnis bank wajib menyalurkan paling sedikit 20% dari portofolio kreditnya kepada pengusaha kecil seyogyanya diteruskan.

Bagi mereka yang tidak bisa dan tidak mau, diwajibkan untuk mendepositokan dana ekuivalen 20% dari portofolio kreditnya.

Tentunya sesuai dengan cash ratio yang berlaku dan pada bank yang mampu menyalurkan kredit kepada pebisnis yang telah memiliki lebih dari 20% di dalam portofolio kreditnya.

Penggairahan dan pemacuan bisnis kecil menengah lewat kemitraan bisa merangsang pemodal. Terutama untuk menanamkan investasi di bisnis kecil menengah. Pola yang disebut partisipasi modal (equity participation) merupakan cara pembiayaan yang paling sehat.

Namun, karena kendala kelembagaan di bisnis kecil menengah pola itu tidak berkembang. Padahal mungkin banyak perusahaan inti yang layak secara finansial untuk menerima partisipasi modal itu.

Persyaratan utama

Ada dua persyaratan utama yang harus dipenuhi pengusaha inti untuk bisa menjadi pemodal ventura. Pertama, bisnisnya harus dijalankan oleh badan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT). Kedua, sistem akuntansi yang tertib, transparan, dan diaudit oleh akuntan pendaftar.

Perkreditan akan selalu terkait erat dengan risiko. Belum tertariknya investor swasta untuk memasuki bisnis asuransi kredit karena kredit yang diasuransikan berisiko tinggi. Namun, dengan pendekatan perkreditan yang baru, apalagi bila pemerintah memberikan incentive fiscal, akan muncul perusahaan asuransi kredit baru. ***